Tak Selamanya Janji Itu Hutang

“Saudara-saudara! Tolong dicatat dan diingat ya, NANTI kalau saya sudah duduk, saya akan selesaikan masalah saudara sekalian”. Mungkin seperti itulah kalimat yang disebut “kampanye”. Kampanye memang sangat identik dengan “janji”.
Tapi dalam politik, “janji adalah hutang” itu tidak berlaku. “Janji adalah harapan”, sepertinya kalimat ini lebih jujurlah. Sebab ketika seorang politikus berjanji, ia sebenarnya hanya sedang “berharap”, berharap untuk dipilih. Tapi setelah si politikus duduk, seringkali jawaban yang ada masih saja “NANTI”. Nanti ya! Tetap berharap ya!
Janji adalah harapan, tak seperti money politik yang biasanya lebih dianggap efektif, meskipun banyak juga yang jadi gila karena sudah buang-buang duit, tapi tetap saja tak duduk, minimal stress juga. Hutang itu “wajib” dilunasi, tak seperti harapan, bisa ya bisa tidak. Tentu alasannya bisa jadi karena adanya perubahan kondisi yang tak sesuai harapan.
Kadang-kadang konstituen pula yang tak sabar. Seorang tim sukses caleg pernah bilang, “saya tidak akan menghubungi anggota dewan yang berhasil saya dudukkan, selama setahun, sebab saya tahu berapa banyak hutangnya”. Tentu hutang yang dimaksud si timses itu adalah hutang uang, bukan janji.
Fenomena “janji politik” dan “money politik” akan selalu hadir, jika para pemilih masih saja percaya pada janji-janji, atau sebaliknya para pemilih memaksa politikus untuk membayar di muka, lantaran takut kena tipu oleh janji, ahirnya money politik dianggap solusi untuk memenuhi tuntutan “janji adalah hutang”.
Bagaimanapun, ada juga benarnya tuntutan pemilih supaya politkus berjanji, untuk memperjuangkan kepentingan pemilihnya yang mendesak, tentunya kepentingan yang berkategori “kepentingan rakyat”, seperti jalan rusak yang harus segera diperbaiki, atau mungkin ada sungai yang perlu dibangunkan jembatan, tuntutan itu sangat wajar, kalau anggaran yang dipakai untuk membangun itu berasal dari “uang negara”, bukan uang pribadi politikus.
Lalu si politikus pun berjanjilah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu, ya kalau uang negaranya juga ada. Dua perspektif yang sebenarnya bisa seirama itu, jika dijalankan secara sadar dan sabar, dengan semangat “perubahan”, tidak mustahil akan mampu mengikis “politik transaksional”, minimal di lini rakyat. Pada ahirnya, dalam politik “janji itu NANTI”.

Sumber : enterberita.com